Logo Saibumi

Pemkot Jual Tiga Aset Lahan Reklamasi Senilai Rp 100 M

Pemkot Jual Tiga Aset Lahan Reklamasi Senilai Rp 100 M

Saibumi.com (SMSI) Bandar Lampung - Ada  tiga lini aset berupa tanah yang rencananya akan dijual Pemerintah Kota Bandar Lampung. Nilainya aset tersebut kurang dari Rp100 miliar.

Selain penjualan aset, pemkot juga akan melakukan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebanyak Rp150 milar. Sehingga dengan total Rp250 miliar disinyalir mampu menutupi defisit keuangan pemkot.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandar Lampung Badri Tamam, saat diwawancari usai Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD dan Nota Keuangan, di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Kamis 17 September 2020.

"Asetnya Rp 100 miliar itu dari 3 lini, berupa tanah hasil reklamasi. Di Panjang dan Bumi Waras itu luasnya 1,6 hektar. Yang dibelakang Hotel Sahid itu luasnya 1,3 hektar, kalau bisa terjual semua bisa untuk menutup defisit," ucap Badri.

Sekda menjelaskan, berdasarkan struktural dari APBD hal yang memungkinkan untuk peningkatan pajak dan retribusi selain melakukan pinjaman pusat, suatu daerah bisa menjual asetnya.

"Kita ada aset yang memang kerja sama reklamasi, yang memang sudah cukup lama tidak dimanfaatkan oleh kita. Sehingga kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, artinya kita jual dalam rangka utuk menutupi defisit tersebut," paparnya.

Selain itu pemkot juga masih berupaya melakukan pinjaman di pusat sebesar Rp 150 miliar. Yang merupakan program pemerintah pusat dan kebijakan diberikan kepada seluruh daerah yang terdampak COVID-19.

"Pusat juga menyarankan daerah yg terdampak COVID-19 bisa melakukan pinjaman, ada kebijakan juga dimana kita diberikan dengan keringanan pinjaman tanpa bunga 0 persen dan jangka waktu yang diberikan 8 tahun," jelasnya.

Akan tetapi, menurut Badri, pinjaman yang diajukan senilai Rp150 miliar itu belum tentu bisa direalisasikan seluruhnya oleh pusat. Adapun komposisi yang pemkot dalam pengajuan PEN, yakni untuk belanja kesehatan, belanja pengamanan sosial dan untuk belanja infrastruktur yang langsung berdampak COVID-19

"Dalam menyusun refocusing ada program prioritas yang harus jalan dan harus ditunda, tapi untuk belanja infrastruktur itu harus karena ini kan kebutuhan masyarakat. Dan hasil pokok pikiran anggota dewan, jaring aspirasi dewan dari masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, kebijakan penjualan aset dan pinjaman PEN tersebut guna menutupi defisit anggaran yang terjadi di masa pandemi COVID-19, untuk juga melunasi beberapa kewajiban diakhir masa jabatan Wali Kota Herman HN.

"Kota Bandar Lampung juga memiliki strategi sendiri agar mampu melunasi hutang secepatnyatanpa harus menunggu 8 tahun. Selain itu tahun 2021 ini pak Herman HN berkahir, untuk kepala daerah yang baru juga baru bisa melaksanakan visi misinya 2022 nanti. Oleh karena itu kita berusaha bagaimana kewajiban kita yang belum bisa kita realisasikan, maka 2021 bisa kita selesaikan," pungkasnya.

 

 

Laporan Reporter Saibumi.com Siska Purnama Sari

BACA JUGA: Pangdam II/Sriwijaya Puji Keberhasilan Arinal Tangani COVID-19 di Lampung

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong